SENGKETA BLOK AMBALAT
Wilayah Ambalat
berada di Laut Sulawesi, sebelah timur pantai Kalimantan. Indonesia dan
Malaysia saling klaim atas lempeng benua (continental) shelf) dan Zona
Ekonomi Eksklusif di wilayah itu. Oleh karena itu, sengketa yang terjadi tidak
bersifat territorial. Clive Schofiled dan Ian Storey menduga bahwa
“Malaysia menganggap perbatasan Maritimnya ditentukan atas dasar sama jarak (equidistant),
dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun problemnya, ICJ tidak memutuskan batas
maritime tersebut. Disisi lain, Indonesia mengklaim bahwa pulau-pulau kecil itu
tidak lebih dari pulau karang berdasarkan definisi UNCLOS. Oleh karena itu,
Indonesia menuntut haknya atas jurisdiksi 12 mil laut dari territorial lautnya
yang tidak mencakup perluasan continental shelf ataupun EEZ. Oleh
karena itu, penentuan garis perbatasan maritim dalam pandangannya berdasarkan
pada kompromi kedua belah pihak atas status legal wilayah tersebut dan dampak
potensialnya pada delimitasi yang berbasis prinsip jarak yang sama.
Schofield dan
Storey secara tepat mencatat apa yang terjadi dalam ketegangan Indonesia dan
Malaysia atas Blok Ambalat antara Februari dan Maret 2005. Desember 2004, Indonesia
memberi ijin eksplorasi wilayah yang diklaimnya di Blok Ambalat kepada
Perusahaan Minyak ENI Italia dan UNOCAL AS. Ketegangan mulai muncul ketika
Malaysia memberikan ijin eksplorasi di wilayah yang diperselisihkan kepada
Petronas Carigali dan International Royal Dutch/Shell Group, 16 Februari 2005.
Konsesi blok yang diberikan bertubrukan dengan bagian blok Ambalat yang diklaim
Indonesia.
Departemen Luar
Negeri menganggap tindakan Malaysia melanggar kedaulatan dan berikutnya
mengirimkan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Langkah seruap diambil
Malaysia.
Ketika hubungan
diplomatik memburuk, militer dikirim ke wilayah yang diperselisihkan. 3 Maret,
Presiden Indonesia SBY menginstruksikan “militer untuk melindungi kedaulatan
Indonesia dan mengamankan wilayah sengketa.” Saat tiga kapal AL Indonesia
berpatroli di wilayah sengketa, gugus tugas dari armada Indonesia Timur secara
bertahap dikirim hingga mencapai 8 kapal perang dengan dibantu 4 jet tempur
F-16 yang ditempatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 7 Maret.
Angkatan
bersenjata Malaysia juga menempuh langkah yang sama sambari mengupayakan jalur
diplomasi. 4 Maret, angkatan laut dan kapal polisi laut Diraja Malaysia
dimobilisasi ke Blok Ambalat. Unit angkatan udara juga diperkuat di Sabah
dan Sarawak. Ketika pembicaraan diplomatik dimulai, militer Indonesia
mengurangi kehadiran sejumlah kapal perangnya di wilayah Ambalat namun menolak
untuk ‘menarik diri’.
Meski demikian,
pengurangan armada kapal perang di wilayah sengketa tidak mencegah terjadinya
insiden kecil. Kapal perang Indonesia KRI Tedung Naga bertabrakan dengan kapal
patroli KD Rencong.
Kedua belah
pihak saling menuduh menjadi penyebab tabrakan. Dalam pertemuan darurat
merespon insiden tersebut, Presiden Yudhoyono memerintahkan panglima militer
untuk menahan diri dan memberikan kesempatan kepada pemerintah menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan cara damai. Langkah yang sama juga ditempuh
Malaysia.
Presiden SBY
semakin meningkatkan posisi politiknya ketika mengunjungi Pulau Sebatik,
wilayah Indonesia terdekat dengan Blok Ambalat, 8 Maret 2005, sehari sebelum
Menlu kedua negara dijadwalkan menyelenggarakan pertemuan darurat. Kunjungan
SBY ke pulau Sebatik berbarengan dengan klaim militer Indonesia bahwa 7 kapal
perangnya mengejar kapal patroli Malaysia. Selain, itu diumumkan
penempatan batalion angkatan laut dari Jawa ke Kalimantan Timur.
KOMENTAR
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang
klasik dan telah demikian hal nya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan
hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada
hakikatnya adalah hukum antar Negara. Suatu Negara hanya dapat berfungsi
berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam
bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam
bentuk supremasi Negara sebagai subjek hukum internasional. Konsep dasar dari
ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi Negara dibatasi oleh
wilayah Negara itu, sehingga Negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas
wilayahnya. Dengan demikian wilayah Negara menjadi konsep yang paling mendasar
(fundamental) dalam hokum internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan
tertinggi dan eksklusif Negara dalam batas-batas wilayahnya.
Dalam hukum internasional perolehan dan hilangnya wilayah
Negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan Negara atas wilayah itu.
Oleh karena nya, hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan
atau hilang nya wilayah Negara itu, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum
terhadap kedaulatan Negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
Isu ambalat ini menarik perhatian masyarakat Indonesia
dan memicu gelombang anti Malaysia di semua tingkatan masyarakat dari rakyat
kecil hingga elit politik. Dalam isu ini, masyarakat Indonesia secara kompak
menyuarakan penentangannya atas klaim Malaysia, sehingga mengingatkan kembali
slogan propaganda pada era Sukarno, ‘Ganyang Malaysia’. Pelbagai demonstrasi
diadakan di depan gedung Kedutaan Malaysia.
Dalam kasus ambalat ini kedua Negara harus membuat
keputusan yang tepat yang tidak merugikan bagi kedua Negara. Tapi mengingat
kekayaan alam yang dimiliki ambalat, tentu saja kedua Negara ingin mengklaim
wilayah tersebut, agar kehidupan perekonomian nya meningkat. Selain itu
keuntungan bagi Malaysia adalah semakin meluasnya wilayah Negara tersebut.
Tidak ada satu Negara pun yang menginginkan perang,
karena perang hanyalah membawa dampak negatif bagi kedua Negara itu, seperti
yang terjadi di wilayah timur tengah, keadaan Negara kacau balau, dan rakyatlah
yang menjadi korban dari semua ini. Maka dari itu untuk menyelesaikan kasus
ambalat ini diharapkan dapat diselesaikan secara damai, adapun metode-metode
penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah sebagai berikut:
1.
Arbitrase
(arbitration)
2.
Penyelesaian
yudisial (judicial settlement)
3.
Negosiasi, mediasi,
konsiliasi
4.
Penyelidikan
(inquiry)
5.
Penyelesaian di
bawah naungan Organisasi PBB
HASSAN WIRAJUDA mantan Menteri Luar Negeri
(Menlu) mengatakan penyelesaian sengketa antara Republik
Indonesia - Malaysia
ini bisa memakan waktu sampai puluhan tahun. Ini diungkapkannya saat menjadi
pembicara dalam Kuliah Tamu Perundingan Batas Wilayah Maritim dengan Negara
Tetangga di Fakultas Hukum, Jumat (26/06). Dalam siaran pers Humas Unair yang diterima
suarasurabaya.net, mantan
Menlu tersebut membandingkan
dengan kasus sengketa antara Republik
Indonesia dan Vietnam.
Kasus tersebut adalah sengketa Batas Landas Kontinen (BLK) di perairan antara
Pulau Kalimantan dengan Vietnam di daratan Asia Tenggara.
Meskipun sudah lebih dari 30 kali
perundingan formal dan informal diselenggarakan, kedua pihak masih bertahan
dengan posisi hukum masing-masing atas Laut Cina Selatan itu.Total waktu untuk
penyelesaian RI-Vietnam ini membutuhkan waktu setidaknya 32 tahun. Beda Vietnam
berbeda pula dengan Singapura. Kasus sengketa Indonesia-Singapura baru bisa
diselesaikan dalam waktu lima tahun.
Saat ini, tutur HASSAN WIRAJUDA,
pihaknya sudah melakukan 13 kali perundingan dan kini tengah bersiap untuk
memasuki perundingan yang keempat belas. Ia paham ekspektasi masyarakat
terhadap penyelesaian Ambalat begitu besar, namun ia meminta agar masyarakat
bersabar.
“Kami akan tetap lakukan upaya
diplomasi ini dan tidak akan melakukan peperangan. Karena pada dasarnya kami
juga menangkap sinyal, pihak Malaysia juga ingin menyelesaikan permasalahan ini
secara damai,” ungkapnya.
1.
Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni.
2.
Starke, J.G, 1997, Pengantar Hukum Internasional.
Jakarta: Sinar Grafika
3. http://keamanan-global.blogspot.com/2013/03/konflik-ambalat-kembali-menghangat.html
